3 fungsi pemerintah dalam pelaksaan otonimi daerah

a. Fungsi Layanan (Servicing Function)  Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama,...

Read More

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).  Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah  dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik...

Read More

Pengertian Perlidungan Hukum

Apa sebenarnya perlindungan hukum itu?  Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya yang  perjudul Hukum dan Penegakan Hukum (2007), perlindungan hokum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta...

Read More

Pembagian kekuasaan NKRI secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada...

Read More

Penerapan Demokrsi Di Indonesia

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila demokrasi Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia? Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan...

Read More

Makna Demokrasi & Prinsip-Prinsip Demokrasi

1. Makna Demokrasi Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan, supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Kata demokrasi berasal dari dua kata...

Read More

4 Pokok pikiran pembukaan UUD 1945

4 (empat) Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama:  Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam “Pembukaan”...

Read More

Makna Pembukaan UUD 1945

Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada hakikatnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas 4 (empat) alinea, yang masing-masing alinea berisi hal-hal berikut. gambar a. Alinea Pertama “Bahwa sesungguhnya kemer-dekaan...

Read More

Mewujudkan Rasa Syukur Atas Kemerdekaan

Assalamuallaikum wr.wb. Mewujudkan Rasa Syukur Atas Kemerdekaan Peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hirosima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945 oleh tentara Sekutu Peristiwa tersebut menyadarkan pemimpin-pemimpin Jepang, bahwa negaranya telah mendekati kekalahan. Oleh karena itu,...

Read More

Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

Assalamuallaikum wr.wb. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM Menegakkan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah” Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komnas...

Read More

Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR,Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

Assalamuallaikum wr.wb. Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional . Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Pengaturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-undang yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah sebagai...

Read More

Dasar Hukum HAM di Indonesia

Assalamuallaikum wr.wb. Dasar Hukum HAM di Indonesia Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. Pertama, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga,...

Read More