Assalamuallaikum wr.wb
sumber gambar :kabar24bisnis
Beberapa ciri pokok hakikat HAM
berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, yaitu sebagai berikut.
a. HAM tidak perlu diberikan,
diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara
otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat
jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa.
c. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak
seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang
tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi
atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau
lembaga negara atau sejenisnya maka akan dikenai hukuman.
Upaya pemajuan HAM
Periode
Tahun 1945 - 1950
Pemikiran HAM pada periode awal
kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk
berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk
menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat
legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam
hukum dasar negara (konstitusi), yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Bersamaan dengan itu prinsip kedaulatan rakyat dan negara
berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara
Indonesia merdeka. Komitmen terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan
sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang
tertulis dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka menyatakan:
“…sedikit hari lagi kita akan
mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar
kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara
kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD
kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak.”
Langkah selanjutnya memberikan
keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera
dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang antara lain menyatakan
sebagai berikut.
1) Pemerintah menyukai timbulnya
partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat
dipimpin ke jalan yang teratur
2) Pemerintah berharap
partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota
badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Hal yang sangat penting dalam
kaitan dengan HAM adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap
sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer,
Periode
Tahun 1950 – 1959
Periode 1950-1959 dalam perjalanan
negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer.
Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan,
karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi
parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik
Periode Tahun 1959 - 1966
Pada periode ini sistem
pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi
penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini
(demokrasi terpimpin), kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden.
Dalam kaitan dengan HAM, telah
terjadi pemasungan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti
hak untuk berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran
dengan tulisan.
Periode
Tahun 1966 - 1998
Setelah terjadi peralihan
pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM.
Sementara itu, pada sekitar awal
tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami
kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.
Salah satu sikap akomodatif
pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993
tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki
pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada
pemerintah perihal pelaksanaan HAM.
Periode
Tahun 1998 – Sekarang
Pergantian pemerintahan pada tahun
1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di
Indonesia. Pada saat ini dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan
pemerintah pada masa orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan
HAM.
Strategi penegakan HAM pada periode
ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap status penentuan (prescriptive
status) dan tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour).
Pada tahap status penentuan (prescriptive status) telah ditetapkan beberapa
ketentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti amandemen konstitusi negara
(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ketetapan MPR (TAP
MPR), Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan
lainnya. Adapun, tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent
behaviour) mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie.
program “Rencana Aksi Nasional HAM”
pada tanggal 15 Agustus 1998 yang didasarkan pada empat hal sebagai berikut.
1.Persiapan pengesahan perangkat
internasional di bidang HAM.
2.Desiminasi informasi dan
pendidikan bidang HAM.
3.Penentuan skala prioritas
pelaksanaan HAM.
4.Pelaksanaan isi perangkat
internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan
nasional.
Wassalamuallaikum wr.wb
0 komentar:
Post a Comment