Upaya Pemerintah Dalam penegakan HAM(Hak Asasi Manusia)

Assalamuallaikum wr.wb

Upaya pemerintah dalam penegakan HAM:

a  Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor

50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-

Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai

dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat

lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian,penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikanoleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat dianggkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

1) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah

2) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi

3) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia

kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

4) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa

di pengadilan.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan

pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan

alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.

b    Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan

perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM.

Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk

menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan

HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur

masalah HAM adalah:

1) Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab

X A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang

lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.

2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah Ketetapan MPR

mengenai Hak Asasi Manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.

3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.

4) Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU

Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan

menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

5) Ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak

b) Undang-Undang Republik IndonesiaI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Anak

6) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi diantaranya:

a) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958.

b) Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (Convention of Political

Rights of Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 68 Tahun 1958.

c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Perempuan (Convention on the Elmination of Discrimination againts

Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1984.

d) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Telah

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

e) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan

Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya (Convention

on the Prohobition of the Development, Production and Stockpilling of

Bacteriological (Biological) and Toxic Weaponsand on their Destruction).

Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.

f) Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga

(International Convention Againts Apartheid in Sports). Telah diratifikasi

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1993. g) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan

martabat Manusia (Toture Convention). Telah diratifikasi dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.

h) Konvensi orgnisasi Buruh Internasional No. 87 Tahun 1998 Kebebasan

Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (ILO (International

Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom

Association and Protection on the Rights to Organise). Telah diratifikasi

dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.

i) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi

Rasial (Convention on the Elemination of Racial Discrimination). Telah

diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

1999.

j) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

Treatment or Punishment). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.

k) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial.dan Budaya

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) Telah

diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005.

 l) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International

Covenant on Civil and Political Rights). Telah diratifikasi dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005.

c     Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap

Disamping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

                              

sumber gambar: klik disini

Wassalamuallaikum wr.wb